Benny Arthady Marhaposan Sinaga, 8111409178 (2013) IMPLEMENTASI PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BERKAITAN DENGAN PENERAPAN KLAUSULA BAKU PADA TIKET BUS BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN (Studi pada PO. Bejeu dan PO. Nusantara Cabang Semarang). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (IMPLEMENTASI PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BERKAITAN DENGAN PENERAPAN KLAUSULA BAKU PADA TIKET BUS BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN (Studi pada PO. Bejeu dan PO. Nusantara Cabang Semarang)) Download (1MB) | Preview

Abstract

Mobilitas manusia sudah dimulai sejak jaman dahulu kala. Dalam melakukan mobilitas tersebut sering membawa barang ataupun tidak membawa barang. Oleh karenanya diperlukan alat sebagai sarana transportasi. Bus merupakan salah satu alat angkutan transportasi darat yang banyak digunakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Ketika seseorang akan menggunakan jasa transportasi bus ini maka sudah selazimnya harus membeli tiket bus. Salah satu substansi dari tiket bus adalah adanya klausula baku yang berisi hak dan kewajiban konsumen. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang ketentuan pencantuman klausula baku, namun seringkali klausula baku tiket bus mengalami masalah yang cukup besar karena poin-poin klausula baku yang ada tidak sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan di dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada ketentuan yang tercantum dalam tiket bus PO. Bejeu dan PO. Nusantara Cabang Semarang (2) Bagaimana tanggung jawab PO. Bejeu dan PO. Nusantara Cabang Semarang terhadap konsumen yang dirugikan terkait dengan penerapan klausula baku pada tiket bus. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode wawancara, observasi, dokumentasi, penelitian kepustakaan. Teknik pengolahan keabsahan data menggunakan Triangulasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan adalah (1) Pelaku usaha dalam hal ini PO. Bejeu dan PO. Nusantara belum mengimplementasikan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (2) Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap konsumen yang dirugikan, pelaku usaha dalam hal ini PO. Bejeu dan PO. Nusantara menggunakan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dimana pelaku usaha memberi ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan akibat kesalahannya. Untuk itu, pihak yang menderita kerugian dalam hal ini konsumen harus membuktikan kesalahan pengangkut itu. Simpulan penelitian ini adalah: (1) Dalam proses pencantuman klausula baku pada tiket bus yang dilakukan oleh PO. Bejeu dan PO. Nusantara, poin-poin dalam klausula baku tersebut tidak diimplementasikan sesuai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (2) Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap konsumen yang dirugikan, pelaku usaha dalam hal ini PO. Bejeu dan PO. Nusantara tetap bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen. Saran dari penelitian ini adalah: (1) Dalam proses pencantuman klausula baku pada tiket bus yang dilakukan oleh PO. Bejeu dan PO. Nusantara, hendaknya antara praktek dan isi perjanjian diselaraskan pada ketentuan-ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. (2) Konsumen diharapkan dapat memiliki itikad baik dengan membaca dan mencermati setiap poin ketentuan klausula baku pada tiket bus sebelum menggunakan jasa transportasi bus. (3) Perlunya sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen baik kepada pelaku usaha maupun kepada konsumen khususnya dalam hal pencantuman klausula baku. (4) Perlunya pengawasan dari pemerintah terhadap pencantuman klausula baku untuk memastikan bahwa pelaku usaha dalam menerapkan klausula baku sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Actions (login required)

View Item