Marjan Setiawan, 3450407049 (2013) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Pada Pengadilan Negeri Blora). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Pada Pengadilan Negeri Blora)) Download (3MB) | Preview

Abstract

Aktiktivitas eksplorasi memainkan peran penting untuk menjaga tingkat cadangan minyak dan gas serta mencegah penurunan produksi. . Daerah di Blora yang sejak zaman penjajahan belanda banyak dilakukan eksploitasi, banyak rakyat di sana sekarang menggantungkan nasib hidup mereka dari sumur sumur tua yang sudah tidak dieksploitasi oleh pemerintah. Hal ini menimbulkan banyaknya penambang-penambang liar yang memanfaatkan sumur-sumur tua tersebut. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana eksplorasi/eksploitasi ilegal, hambatan-hambatan yang dihadapi hakim dalam penanganan kasus tindak pindana tersebut serta upaya-upaya hakim untuk mengatasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum pemidanaan kasus tindak pidana eksplorasi/eksploitasi ilegal, hambatan yang dihadapi hakim serta upaya unutk mengatasi hambatan tersebut yang ada saat menangani kasus tindak pidana eksplorasi/eksploitasi ilegal. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian kualitatif dengan spesifikasi penelitiannya deskriptif analisis, kemudian teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan metode dokumentasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana eksplorasi dan eksploitasi antara lain : (1) pertimbangan alat bukti, (2) unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal tuntutan oleh jaksa (3) pertimbangan berdasarkan hal yang memberatkan dan yang meringankan, (4) pertimbangan berdasarkan surat dakwaan. Hambatan yang dihadapi hakim dalam menangani kasus eksplorasi/eksploitasi ilegal disebabkan beberapa faktor yaitu faktor undang-undang, faktor lingkungan hakim, faktor diri hakin sendiri serta faktor lingkungan terdakwa. Sedangkan upaya- upaya yang dilakukan hakim dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan mempertimbangkan fakta, norma, moral, doktrin hukum serta kebiasaan masyarakat tempat terdakwa tinggal/ bekerja sebagai penambang tradisional. Simpulan dari pembahasan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana eksplorasi dan eksploitasi yang berdasarkan pasal yang tuntutan jaksa kurang tepat karena Undang-Undang no 22 tahun 2001 yang digunakan jaksa dalam penuntutan dinilai masyarakat penambang tradisional tidak memberikan rasa keadilan bagi mereka.

Actions (login required)

View Item