ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DPRD KABUPATEN BATANG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH


Muhammad Irfan, 8150408060 (2013) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DPRD KABUPATEN BATANG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

[thumbnail of ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DPRD KABUPATEN BATANG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH]
Preview
PDF (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DPRD KABUPATEN BATANG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH)
Download (804kB) | Preview

Abstract

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadikan kedudukan Kepala Daerah menjadi lebih otonom dalam konteks hubungannya dengan lembaga legislatif. Kedua aktor utama inilah yang diharapkan mampu memberikan peran yang sangat besar untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance), sehingga diperlukan sebuah kinerja yang baik antara ekskutif dengan legislatif. Penelitian ini mengkaji mengenai mekanisme, hambatan-hambatan, serta cara mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Batang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis–sosiologis, dengan menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Batang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda telah dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku, dan pengawasan perda tersebut dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: DPRD Melakukan rapat kerja, kunjungan kerja, rapat dengar pendapat. Adapun hambatan yang sering dihadapi adalah kurangnya pemahaman antar anggota dewan tentang batasan-batasan dan ruang lingkup dalam melakukan pengawasan Perda. Langkah DPRD Kabupaten Batang untuk mengatasi hambatan adalah dengan cara melakukan penyediaan tenaga ahli dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang DPRD dalam melakukan pengawasan. Dari hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa DPRD Kabupaten Batang sudah melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang ada. Saran dari penulis untuk DPRD kabupaten Batang adalah perlunya peningkatan SDM bagi anggotanya, terutama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, agar proses pengawasan dapat berjalan secara optimal.

Item Type: Thesis (Under Graduates)
Uncontrolled Keywords: Pelaksanaan Tugas dan Wewenang DPRD
Subjects: J Political Science > J General legislative and executive papers
K Law > KZ Law of Nations
Fakultas: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum, S1
Depositing User: Users 22789 not found.
Date Deposited: 28 Oct 2013 16:46
Last Modified: 28 Oct 2013 16:47
URI: http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/18073

Actions (login required)

View Item View Item