Eka Bagus Setyawan, 8150408080 (2013) ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBAYARAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBAYARAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI) Download (7MB) | Preview

Abstract

Korupsi saat ini sudah menjadi kejahatan extra ordinary yang membutuhkan penanganan ekstra pula di banding bentuk pidana lain. Pidana pembayaran uang pengganti adalah salah satu solusi untuk menangani tindak pidana korupsi karena berhubungan dengan pengembalian keuangan negara yang telah dikorupsi. Putusan hakim yang menentukan, terpidana layak untuk dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti atau tidak yang tentunya tidak terlepas dari berbagai pertimbangan serta dalam pelaksanaan eksekusinya yang dilakukan oleh jaksa yang memerlukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan eksekusi tersebut. Dalam penelitan ini permasalahan yang dirumuskan adalah (1) Bagaimana dasar yuridis sosiologis bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan ? (2) Bagaimana cara jaksa mengoptimalkan vonis putusan pidana pembayaran uang pengganti ?. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis dasar yuridis sosiologis bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembayaran uang pengganti. menganalisis cara jaksa mengoptimalkan vonis putusan pidana pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan suatu pendekatan selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah yang terjadi. Data yang digunakan adalah data primer yaitu dari informan dalam hal ini Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dan Jaksa di Kejaksaan Tinggi Semarang, dan data sekunder yaitu peraturan perundangundangan dan arsip-arsip, berkas yang diperoleh di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dan Kejaksaan Tinggi Semarang. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa pertimbangan hakim dalam memutus vonis pembayaran uang pengganti telah sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Upaya yang dilakukan jaksa untuk mengoptimalkan eksekusi putusan adalah dengan melacak harta pelaku, serta menggugat pelaku jika tidak mau membayar uang pengganti. Simpulan yang diperoleh bahwa hakim dalam memutus pidana pembayaran uang pengganti melihat dari segi yuridis,sosiologis, dan dalam pengoptimalan eksekusinya hakim dan jaksa harus menyamakan persepsi sehingga tidak ada hambatan dalam pelaksanaanya.

Actions (login required)

View Item