Tantri Widyati, 8111409181 (2013) PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) SEMARANG TERHADAP PENERAPAN STANDAR MUTU PRODUK AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) YANG SUDAH TERDAFTAR DITINJAU DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Under Graduates thesis, Univarsitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) SEMARANG TERHADAP PENERAPAN STANDAR MUTU PRODUK AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) YANG SUDAH TERDAFTAR DITINJAU DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN) Download (2MB) | Preview

Abstract

Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sekarang ini banyak yang diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat. AMDK yang akan diproduksi dan diedarkan di wilayah Indonesia harus didaftarkan dan mendapatkan ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang melakukan pengawasan terhadap produk AMDK yang sudah terdaftar khususnya di wilayah Jawa Tengah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana tugas pengawasan BBPOM Semarang terhadap standar mutu AMDK yang sudah terdaftar? 2) Bagaimana hambatan BBPOM Semarang dalam melakukan pengawasan terhadap mutu produk AMDK yang sudah terdaftar? 3) Bagaimana tindakan BBPOM Semarang mengatasi hambatan dalam pengawasan mutu produk AMDK serta aduan dari konsumen ditinjau dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan data primer dan data sekunder. Penelitian dianalisis dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pengawasan BBPOM Semarang terhadap mutu AMDK yaitu pengawasan Pre Market (sebelum) dan Post Market (sesudah) produk mendapatkan ijin edar. Hambatan BBPOM Semarang adalah perusahaan AMDK yang tidak bersedia diperiksa, kurangnya waktu pelaksanaan dan tenaga pengawas dari BBPOM Semarang, konsumen tidak melaporkan AMDK yang cacat produk dan penjual produk AMDK tidak memperhatikan ketentuan dalam produk. BBPOM Semarang melakukan pemeriksaan ke perusahaan AMDK, penarikan produk dan pencabutan ijin edar produk AMDK apabila ada aduan dari konsumen. Simpulan penelitian ini adalah BBPOM Semarang sudah melakukan pengawasan terhadap AMDK sesuai prosedur BBPOM Semarang, Undang Undang Perlindungan Konsumen, SNI No. 01-3553-2006 dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. BBPOM Semarang melakukan pengawasannya mengalami hambatan di perusahaan AMDK, konsumen dan penjual produk AMDK. BBPOM Semarang melakukan tindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar, sesuai ketentuan di BPOM RI. Saran penelitian ini adalah BBPOM Semarang diharapkan lebih rutin melakukan pengawasan di perusahaan AMDK, penjual AMDK memperhatikan ketentuan produk dan konsumen melaporkan kerugian akibat mengonsumsi AMDK ke BBPOM Semarang.

Actions (login required)

View Item