3111409026, Kursin (2013) ORGANISASI BURUH PELABUHAN TANJUNG MAS SEMARANG DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK PERBURUHAN TAHUN 1965-2000. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (ORGANISASI BURUH PELABUHAN TANJUNG MAS SEMARANG DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK PERBURUHAN TAHUN 1965-2000) Download (1MB) | Preview

Abstract

Pada masa Orde Baru pemerintah mendirikan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) tahun 1973 sebagai satu-satunya organisasi buruh di Indonesia. Dalam federasi tersebut buruh Pelabuhan Tanjung Mas Semarang menjadi Serikat Buruh Transport (SBT) di tahun 1986. Hanya saja kevakuman SBT memaksa Yayasan Usaha Karya (Yuka 1978-1989) dan Koperasi TKBM (1989-2000) harus memberikan jaminan dan penyelesaian konflik perburuhan, khususnya masalah upah dan PHK di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Rumusan masalah meliputi, (1) Bagaimana sejarah organisasi buruh pelabuhan Semarang 1965-2000, (2) Bagaimana kegiatan perburuhan di Pelabuhan Semarang 1965-2000, dan (3) Bagaimana peran organisasi buruh dalam menyelesaikan konflik perburuhan di Pelabuhan Semarang tahun 1965-2000. Metode penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan langkah(1) heuristik yaitu mengumpukan data dari Arsip Suara Merdeka, Kantor Kesyahbandaran Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, dan Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. (2) kritik sumber, pengujian dilakukan penulis dengan melihat tahun, warna kertas, bentuk tulisan, dan isi, untuk mencari nilai kebenaran (3) interpretasi menafsirkan data yang telah diperoleh penulis. (4) historiografi, dari data yang telah dipilah maka dapat ditulis cerita secara sistematis dan kronologis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kantor Koperasi TKBM, (1) Akibat kefakuman organisasi SBPP tahun 1965 dan SBT 1986 membuat organisasi buruh bergabung kembali dengan Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. (2) Kegiatan perburuhan di Pelabuhan Semarang sejak tahun 1965-2000 masih dominan pada hubungan antara organisasi dengan anggota, pengusaha, dan pemerintah dalam demonstrasi dan unjuk rasa. (3) Peran organisasi buruh dalam penyelesaian konflik perburuhan menggunakan upaya non formal bipartit (musyawarah mufakat) dan mediasi untuk menyelesaikan konflik perburuhan.

Actions (login required)

View Item