Fahri Suryanto, 8150408145 (2013) PELAYANAN DAN MEKANISME INFORMASI PUBLIK (STUDI DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH DALAM REFORMASI BIROKRASI INDONESIA). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (PELAYANAN DAN MEKANISME INFORMASI PUBLIK (STUDI DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH DALAM REFORMASI BIROKRASI INDONESIA)) Download (2MB) | Preview

Abstract

Pasal 28 F dan J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini mendasari adanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tulisan ini mengacu pada dua pokok permasalahan yaitu mengenai bagaimana pelayanan informasi publik dan bagaimana mekanisme dalam mengakses informasi publik di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan pelayanan informasi publik dan menemukan mekanisme memperoleh informasi publik melalui sistem informasi dan managemen pelayanan informasi publik di di BPN Provinsi Jawa Tengah. Manfaat penelitian ditujukan sebagai masukan, kritik, maupun evaluasi dan mengembangkan mutu dan merubah kerangka pikir dari budaya ketertutupan menjadi budaya keterbukaan menuju pemerintahan yang baik. Mendasari penelitian dalam skripsi ini disajikan konsep dan teori-teori seperti teori-teori demokrasi yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln, konsep reformasi birokrasi oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, juga artikel-artikel ilmiah yang dikaji oleh Badan Pertanahan Nasional dan buku-buku atau artikel yang terkait dengan pelayanan dan mekanisme memperoleh informasi publik oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang mengacu pada peraturan tertulis beserta implementasinya atau law in action yang berhubungan dengan pelayanan informasi publik oleh di BPN Provinsi Jawa Tengah. Pembahasan dalam skripsi ini mencakup semua permasalahan mengenai pelayanan informasi publik dan kendala-kendala dalam pelayanan informasi publik serta mekanisme memperoleh informasi publik di BPN Provinsi Jawa Tengah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa belum adanya dasar pelayanan informasi publik dan standar operasional serta mekanisme pelayanan informasi publik yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai aturan yang terbaru maka hal ini pun berakibat pada kualitas dari pelayanan informasi publik di BPN Provinsi Jawa Tengah. Penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa pelayanan informasi dan mekanisme memperoleh informasi publik belum sesuai dengan harapan dan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Maka diperlukan adanya pembenahan dari sisi internal BPN Provinsi Jawa Tengah terutama kebijakan dari tingkat pusat serta partisipasi aktif dari masyarakat pengguna informasi publik.

Actions (login required)

View Item