Freddy Wahyu Kurniawan,Saputra,, 8150408133 (2012) Perjanjian Tentang Kepemilikan Kavling Tanah Makam Modern Mount Carmel Antara PT Pagoda Karya Abadi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Microsoft Word (Perjanjian Tentang Kepemilikan Kavling Tanah Makam Modern Mount Carmel Antara PT Pagoda Karya Abadi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang. ) - Published Version Download (16kB)

Abstract

Kepentingan dan kebutuhan masyarakat modern yang sangat beragam, mulai dari kebutuhan akan pemenuhan sandang, pangan, rumah, sarana transportasi, sampai pada pemenuhan akan tempat pemakaman menjadi permasalahan tersendiri mengingat pembangunan yang dikelola oleh pemerintah kadang tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Pemakaman modern merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang belum begitu diatur dan diperhatikan oleh pemerintah. Keberadaan Mount Carmel menimbulkan masalah dengan pemerintah daerah Kabupaten Semarang. Setelah adanya pergantian tampuk pimpinan melalui Pemilukada pada tahun 2010, perijinan Mount Carmel dipermasalahkan oleh DPRD Kabupaten Semarang melalui Komisi D yang juga merupakan produk Pemilu tahun 2009. Masalah yang dikemukakan DPRD Kabupaten Semarang adalah pengelolaan Mount Carmel “dinilai” tidak berijin. DPRD Kabupaten Semarang juga berargumen bahwa sesuai dengan PP dan Permendagri, kepemilikan lahan pemakaman hanya terbatas pada hak pakai dan memiliki ketentuan batas limit luas area. Selebihnya tidak dibenarkan pula pemakaman dikuasai oleh perorangan, serta tidak boleh bersifat komersial dan eksklusif. Akhirnya permasalahan tersebut memuncak dengan adanya rekomendasi dari DPRD kepada eksekutif guna menutup sementara pengelolaan Mount Carmel pada bulan Maret 2011 hingga pihak PT Pagoda Karya Abadi melengkapi persyaratan yang diberikan oleh DPRD. Permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kepemilikan kavling tanah makam modern antara PT Pagoda Karya Abadi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang. (2) Hambatan apa sajakah yang timbul dari perjanjian kepemilikan kavling tanah makam modern serta bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan yang timbul dari perjanjian kepemilikan kavling tanah modern agar tidak terulang kejadian penutupan sementara Mount Carmel oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang. Pendekatan peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu melakukan pembahasan terhadap kenyataan atau data yang ada dalam praktik yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Secara yuridis, pelaksanaan perjanjian kepemilikan kavling tanah makam mengalami hambatan yang berupa belum dimilikinya ijin operasional pengelolaan makam dari pemerintah Kabupaten Semarang oleh PT. Pagoda Karya Abadi. Dari uraian tentang hambatan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kepemilikan kavling tanah makam modern tersebut di atas perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasinya, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pengembang. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut : (1) Menyusun Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ada, namun memperhatikan pengelolaan makam yang dikelola oleh pengembang swasta. (2) Memberikan ijin operasional untuk pengelolaan Mount Carmel Memorial Park kepada PT. Pagoda Karya Abadi setelah Peraturan Daerah untuk Pengelolaan Makam disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang. (3) Berkonsultasi kepada Menteri Dalam Negeri dalam menyikapi pemberian ijin terhadap pelaksanaan operasional pengembangan makam modern yang dikelola oleh pihak swasta. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pengembang, antara lain : (1) Menunggu Peraturan Daerah dari Pemerintah Kabupaten Semarang untuk melengkapi dan menyesuaikan berkas permohonan ijin operasional, agar supaya ijin operasional dapat disahkan secepatnya. (2) Memberikan masukan kepada pemerintah kabupaten melalui Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tentang adanya kebutuhan masyarakat atas kavling tanah makam dengan bermacam-macam tipe dan bentuk bangunan. Upaya ini agar supaya Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten dapat memenuhi kebutuhan akan kavling tanah makam dengan berbagai macam tipe dan bentuk bangunan. (3) Memohon kepada pemerintah agar dibuat peraturan mengenai tanah makam yang dapat memberikan status hukum yang jelas terhadap kepemilikan kavling tanah makam beserta syarat, proses dan prosedurnya.

Actions (login required)

View Item