Novi Puspitasari, 7450408053 (2012) Kajian Tingkat Ketimpangan Pendapatandan Perencanaan Pengembangan Ekonomi di Wilayah Pembangunan I Jawa Tengah. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Microsoft Word (Kajian Tingkat Ketimpangan Pendapatandan Perencanaan Pengembangan Ekonomi di Wilayah Pembangunan I Jawa Tengah) - Published Version Download (12kB)

Abstract

Selisih pendapatan perkapita yang tinggidi tiap daerah di Wilayah Pembangunan I menunjukkan terjadinya distribusi pendapatan yang tidak merata. Selama periode 2006-2010, Kota Semarang memiliki rata-rata pendapatan perkapita paling tinggi, yaitu Rp.12.985.125,00. Sedangkan kabupaten Grobogan merupakan daerah yang memiliki rata-rata pendapatan perkapita paling rendah yaituRp. 2.141.813,00. Ketidakmerataan distribusi pendapatan ini dapat mengganggu kestabilan perekonomian dan menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan di Wilayah Pembangunan I. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar ketimpangan pendapatan di Wilayah Pembangunan I, mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang terdapat di tiap daerah, mengidentifikasi kelengkapan infrastruktur sebagai penunjang perekonomian di tiap daerah, dan mengetahui strategi serta kebijakan yang seharusnya diterapkan di tiap daerah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis indeks Williamson, indeks Entropy Theil, Location Quotient (LQ), Shift Share, Tipologi Klassen, Skalogram, dan Overlay Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hasil analisis Indeks Williamson selamaperiode 2006-2010 terdapat ketimpangan yang tinggi di Wilayah Pembangunan I dengan rata-rata sebesar 0,7531. Sama halnya dengan hasil indeks entropy theil yang menunjukkan ketimpangan yang tinggi dengan rata-rata sebesar 0,8850.Sektor unggulan yang dimiliki tiap daerah berbeda dengan yang dimiliki daerah lainya. Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan merupakan sektor yang dominan memiliki keunggulan dan menjadi area pengembangan di tiga daerah yaitu Kabupaten Demak, kabupaten Grobogan, dan Kota Salatiga. Kota Semarang direkomendasikan menjadi daerah pusat pelayanan karena memiliki jumlah unit sarana dan prasarana yang paling banyak, yaitu 8.657 unit. Berdasarkan temuan tersebut, saran yang dapat disampaikan guna mengurangi ketimpangan pendapatan antar Kapupaten/Kota di Wilayah Pembangunan I yaitu menerapkan kebijakan pembangunan yang memprioritaskan pada daerah-daerah yang masih relative tertinggal tanpa mengabaikan daerah-daerah yang sudah maju dan tumbuh pesat. Pembangunan sektor-sektor potensial yang telah menjadi sector unggulan di masing-masing daerah dapat dikembangkan sebagai upaya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonominya.

Actions (login required)

View Item