Hanityo Kusuma.Nurrakhman, , 33450405015 (2011) Eksistensi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Microsoft Word (Eksistensi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ) - Published Version Download (12kB)

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan hukum bagi masyarakat untuk memperoleh hak atas informasi publik. Sesuai amanat undang-undang untuk mengimplementasikan, maka dibentuk lembaga mandiri yang disebut Komisi Infomasi. Komisi ini berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan / atau ajudikasi nonlitigasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana eksistensi pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah? (2)Apa saja kendala yang dihadapi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas dan bagaimana cara mengatasinya? Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yuridis sosiologis. Penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, sedangkan penelitian yuridis sosiologis penelitian hukum dipelajari dan diteliti sebagai studi law in action karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial yang lain studi hukum law in action merupakan studi social non doctrinal dan bersifat empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yaitu Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Disamping informan adalah responden yaitu Badan Publik dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Pemerintah Kota Semarang dan masyarakat atau pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat. Metode pengumpulan data dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam objektifitas dan keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi. Hasil penelitian menunjukkan, Eksistensi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah ini terbukti dengan berbagai program dan kegiatan yang secara masif dilakukan baik itu di bidang kelembagaan dan kesekretariatan, bidang penyelesaian sengketa informasi, serta bidang sosialisasi, edukasi, dan advokasi. Program dan kegiatan yang telah dilakukan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah memberikan nuansa pencerdasan bagi masyarakat dan Badan Publik tentang arti penting hak atas informasi publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. Peranan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang diwujudkan dalam tugas, wewenang dan fungsi serta berbagai program dan kegiatan yang dilakukan mendukung adanya keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik ini tentunya dapat terwujud secara implementatif sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 bukan hanya dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tetapi juga memerlukan peranan Badan Publik dan masyarakat. Harapan besar dengan adanya keterbukaan Informasi publik mampu mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

Actions (login required)

View Item