Ranidhaton, 8150408085 (2012) Pembatalan Perkawinan beserta Akibat Hukumnya di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Microsoft Word (Pembatalan Perkawinan beserta Akibat Hukumnya di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang) - Published Version Download (15kB)

Abstract

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa yang terikat dalam perkawinan adalah seorang pria dengan seorang wanita, jadi dalam keadaan tertentu seorang pria boleh beristri lebih dari seorang dengan memenuhi persyaratan tertentu. Akan tetapi dalam pelaksanaanya sering terjadi pelanggaran sehingga timbul suatu sengketa di Pengadilan. Pelanggaran terhadap perkawinan seorang suami yang beristeri lebih dari seorang tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan dengan adanya gugatan dari para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Permasalahan yang diangkat tentang Proses Pembatalan Perkawinan Dipengadilan Negeri Kabupaten Semarang, pertimbangan hukum hakim untuk memutus perkara pembatalan perkawinan dan akibat hukum atas timbulnya pembatalan perkawinan tersebut. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan studi kepustakan yang ditunjang dengan wawancara dan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, sehingga menghasilkan uraian deskriptif yang dapat menjabarkan jawaban permasalahan. Hasil penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa pada Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan yang lainnya. Proses pelaksanaan pembatalan perkawinan tersebut adalah, sebagai berikut: Mengajukan Gugatan, Tindakan yang Mendahului Pemeriksaan di Muka Pengadilan, Pemeriksaan di Pengadilan, Pembuktian, Putusan Hakim. Setelah adanya putusan pembatalan perkawinan yang inkracht dari hasil akhir pembatalan secara hukum kemudian dilanjutkan pencatatan di Kantor Catatan Sipil oleh Penggugat agar diterbitkannya Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masalah pembatalan perkawinan yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 sampai 28 serta berpegang pada alat-alat bukti dan keterangan saksi yang diajuan para pihak di dalam proses pembuktian. Di persidangan perkawinan yang dilakukan Tergugat dengan suami Peggugat (Mukalo Alam Wibowo) bertentangan dengan Undang-Undang. Perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, sehingga berakibat perkawinan tersebut tidak sah dan dibatalkan, oleh karena itu perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum, pertama akibat terhadap suami isteri yaitu perkawinan yang dilakukan menjadi tidak sah, kedua akibat terhadap anak yaitu dari konsekuensi Pasal 28 ayat (2a) meyebutkan putusan tidak berlaku surut terhadap anak jadi anak tetap sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang dibatalkan perkawinannya dan akibat terhadap harta bersama yaitu apabila dari perkawinan yang dibatalkan karena sudah ada perkawinan yang terdahulu tidak akan ada pembagian harta bersama kecuali harta tersebut sudah dibalik nama untuk isteri kedua. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pembatalan perkawinan terhadap Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, karena masih kurangnya pembahasan mengenai pembatalan perkawinan, serta ada kesadaran dari berbagai pihak atas dokumen atau legalitas yang dibuat atau diperlihatkan kepada pejabat yang berwenang agar tidak terjadi pemalsuan data.

Actions (login required)

View Item