BORNOK MARIANTHA SIDAURUK , 3450406046 (2011) Prospek Penerapan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (Prospek Penerapan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.) - Published Version Download (500kB) | Preview

Abstract

Indonesia kembali terpuruk dalam peringkat korupsi antar negara. Pada tahun 2009 skor korupsi untuk Indonesia 9,27 dalam skala 0-10, di mana 0 berarti sangat bersih, dan 10 sangat korup, turun cukup signifikan dari skor tahun sebelumnya, yaitu 8,32. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia dalam pergaulan masyarakat internasional. Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak tinggal diam dalam mengatasi praktek-praktek korupsi. Upaya pemerintah dilaksanakan melalui berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang dalam peraturan tersebut diformulasikan pidana mati sebagai ancaman pidananya, dan membentuk komisi-komisi yang bertugas untuk memberantas tindak pidana korupsi. Dari upaya yang telah dilakukan diharapkan, supaya tindak pidana korupsi dapat diminimalkan, tetapi yang terjadi sekarang, tindak pidana korupsi semakin meningkat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur Tindak Pidana Korupsi di Indonesia? (2) Bagaimana kemungkinan penerapan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi di masa mendatang? Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui pengaturan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut peraturan perundangundangan yang mengatur Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. (2) Untuk mengetahui kemungkinan penerapan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang terdiri dari beberapa pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, dan juga pendekatan sejarah. Penelitian ini memfokuskan pada pengaturan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, dan kemungkinan penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di masa mendatang. Sumber data adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: (1) studi kepustakaan, (2) dokumentasi. Analitis Data menggunakan analitis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari semua Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut yang memformulasikan pidana mati sebagai ancaman pidananya adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ix jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan berbagai aspek pembangunan yang sangat mempengaruhinya seperti aspek hukum, sosial, budaya, ekonomi dan politik. Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, ancaman pidana mati hanya ditujukan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang melanggar Pasal 2 ayat (1), yaitu hanya pada saat terjadi bencana nasional, pengulangan tipikor, atau saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dimungkinkan karena sudah diatur dalam undang-undang. Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada masa mendatang harus tetap dipertahankan dan diberlakukan, karena korupsi sudah menyebabkan kesengsaraan bagi bangsa. Negara China, Vietnam, dan Thailand juga memberlakukan pidana mati bagi koruptor, dan tindak pidana korupsi dapat diminimalkan. Tindak pidana korupsi juga merupakan jenis kejahatan yang luar biasa, (extra-ordinary crime), yang lama-kelamaan akan membunuh jutaan rakyat, sehingga penanganannya juga harus dengan cara yang extra-ordinary. Penerapan pidana mati sendiri untuk tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, karena undang-undang sendiri telah mengatur mengenai pidana mati. Maka dari itu penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di masa yang akan datang sangat perlu untuk benar-benar diterapkan, supaya dapat meminimalkan tindak pidana korupsi yang semakin merajalela

Actions (login required)

View Item