TINJAUAN SOSIOLEGAL TERHADAP EKSISTENSI HAK ANGKET DPRD KABUPATEN KENDAL BERDASARKAN TATIB DPRD KENDAL TAHUN 2010

AGUS KURNIAWAN, 3450404036 (2011) TINJAUAN SOSIOLEGAL TERHADAP EKSISTENSI HAK ANGKET DPRD KABUPATEN KENDAL BERDASARKAN TATIB DPRD KENDAL TAHUN 2010. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Dalam pasal 20A ayat (2) UUD1945. Hak Angket disebut juga sebagai hak penyelidikan, karena hak ini memeng dimiliki oleh DPR/DPRD untuk menyelidiki sesuatu yang lazimnya terkait dengan hal-hal kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Pasal 176 ayat (1) Peraturan Tata tertib DPR/DPRD menegaskan bahwa hak angket digunakan untuk menyelidiki ”kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah.Dalam Tata tertib DPRD Kabupaten Kendal hak angket diatur dalam Pasal 16 sampai Pasal 21 Penelitian ini, adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengetahui peran dan hak DPRD dalam penggunaan Hak angket Kabupaten Kendal. Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor DPRD Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal Wawancara dilakukan dengan informan, nara sumber dan responden untuk mengetahui tentang peran DPRD dalam penggunaan Hak angket Kabupaten Kendal. Analisis berlangsung interaktif dengan dimulai dari kegiatan tanya jawab dengan pertanyaan terstruktur, pengumpulan data, penyajian data dan simpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran DPRD dalam penggunaan Hak angket Kabupaten Kendal. telah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 , dan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kendal namun masih terdapat kendala yaitu mengenai terlaksananya hak angket Saran penulis kepada DPRD Kabupaten Kendal yaitu DPRD Kabupaten Kendal harus terus berpegang teguh pada Undang-undang untuk mensejahterakan Rakyat karena DPRD adalah wakil Rakyat. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran DPRD Kabupaten kendal tahun 2010 dalam penggunaan hak angket telah sesuai dengan Tata Tertib DPRD 2010. Namun hak angket tersebut tidak terlaksana karena ada perbedaan pandangan dan ada muatan politk. Saran penulis untuk DPRD kabupaten Kendal harus berpegangan kepada Undang-Undang yang berlaku karena DPRD adalah wakilnya rakyat yang ada didaerah.

Item Type: Thesis (Under Graduates)
Uncontrolled Keywords: Hak angket, Peran, Hak anggota DPRD
Subjects: J Political Science > JQ Political institutions Asia
K Law > K Law (General)
Fakultas: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum, S1
Depositing User: Hapsoro Adi Perpus
Date Deposited: 12 Jul 2012 00:21
Last Modified: 12 Jul 2012 00:21

Actions (login required)

View Item