M Ghufroni, 3501406012 (2012) TAKZIRAN DAN RELASI KUASA DI PONDOK PESANTREN (Studi tentang Fenomena Kekerasan di Pondok Pesantren Majlissut Ta’allum Kota Semarang). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Microsoft Word (TAKZIRAN DAN RELASI KUASA DI PONDOK PESANTREN (Studi tentang Fenomena Kekerasan di Pondok Pesantren Majlissut Ta’allum Kota Semarang)) - Published Version Download (27kB)

Abstract

Proses pendidikan dituntut untuk memberikan pendidikan yang demokratis, mendayagunakan anak didik, dan menghindari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seperti yang diamanatkan dalam perundangan. Namun kenyataannya, kekerasan terhadap anak didik masih dapat ditemui dalam dunia pendidikan, seperti yang terjadi di Pondok Pesantren Majlissut Ta’allum Kota Semarang. Tujuan penelitian: (1) Mengetahui bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di Pondok Pesantren Majlissut Ta’allum, (2) Mengetahui penyebab terjadinya kekerasan di Pondok Pesantren Majlissut Ta’allum, dan (3) Mengetahui dampak yang muncul dari tindak kekerasan yang terjadi di Pondok Pesantren Majlissut Ta’allum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi langsung dan dokumentasi. Subjek penelitian yaitu pelaku dan korban kekerasan, sedangkan informan dalam penelitian ini adalah santri, pengasuh pesantren, ustadz / guru, orang tua / wali santri, dan masyarakat sekitar pesantren. Untuk menarasikan beberapa kisah kekerasan yang dialami oleh beberapa santri Pondok Pesantren Majlissut Ta’allum, penulis menggunakan metode life history. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa bentuk-bentuk kekerasan meliputi beberapa teknik penghukuman, seperti bentakan, push up, ro’an, dan pemukulan. Selain terjadi di unit pesantren, kekekerasan juga terjadi di unit sekolah formal di mana guru menjadi pelakunya. Sedangkan pelaku pada unit pesantren terdiri dari kyai, ustadz, dan santri senior. Dikaji dengan teori Relasi Kuasa dan Pengetahuan yang dikemukakan oleh Foucault, sosok – sosok tersebut memiliki kekuasaan atas dasar senioritas dan pengetahuan yang ditunjukkan salah satunya dengan menggunakan kekerasan saat memberikan hukuman, di mana tindakan tersebut terselubung dalam mekanisme pendisiplinan santri. Secara umum terdapat dua kekerasan yang berbeda, namun bisa terjadi bersamaan. Keduanya adalah kekerasan psikis dan kekerasan fisik. Adanya perilaku santri yang abnormal, lokasi pesantren yang terisolasi dan adanya hierarkhi kekuasaan yang terbentuk atas dasar kuasa pengetahuan menjadi beberapa faktor penyebab munculnya kekerasan. Secara terus – menerus, kekerasan dipraktekkan dan berdampak pada pribadi santri maupun kehidupan sosialnya. Santri korban kekerasan umumnya mengalami gangguan psikis seperti ketakutan, tidak percaya diri, malu, dan dendam. Hal ini mengakibatkan kehidupan sosial di pesantren tersebut ikut terganggu dengan munculnya permusuhan terselubung. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bentuk – bentuk kekerasan meliputi tiga teknik penghukuman, yaitu teknik verbal, teknik fisik tanpa kontak fisik, dan teknik dengan kontak fisik. Faktor penyebab kekerasan adalah adanya perilaku santri yang abnormal, lokasi pesantren yang terisolasi, dan adanya hierarkhi kekuasaan yang terbentuk atas dasar kuasa pengetahuan. Dampak kekerasan di Pondok Pesantren Majlissut Ta’allum berupa kerugian fisik dan kerugian psikis pada korban kekerasan. Kekerasan juga berdampak pada kemungkinan munculnya pelaku – pelaku kekerasan baru yang terinspirasi dari kekerasan yang pernah dialaminya. Selain itu, kekerasan juga berdampak pada terciptanya ketertiban, muncul dan menguatnya hierarki kekuasaan yang kuat, dan pelembagaan kekerasan seolah menjadi tradisi yang turun – temurun terus terjadi. Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Bagi pengasuh dan pendidik di pesantren hendaknya meninjau kembali cara – cara pendidikan yang dipakai, termasuk meninjau cara –cara dalam memberikan hukuman. (2) Bagi para santri, hendaknya tidak meniru cara-cara kekerasan dan mencoba terbuka dengan pendidik serta orang tua. (3) Bagi wali santri, hendaknya senantiasa memberikan kontrol sosial. (4) Bagi pemerintah, hendaknya juga turut memberikan perhatian bagi pendidikan di pesantren.

Actions (login required)

View Item