Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Fitra Budianto, 3450406048 (2011) Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Abstract

Disiplin Pegawai adalah kepatuhan aparatur pemerintahan terhadap peraturan-peraturan yang memuat suatu keharusan atau larangan dan bagi mereka yang tidak mematuhi dikenai sanksi. Disiplin dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu disiplin yang datang dari individu sendiri (selfinposid discipline) dan disiplin berdasarkan perintah (command discipline). Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagai lembaga Peradilan mempunyai peranan penting sebagai penegak kedisiplinan terhadap Pegawainya. Namun pada pelaksanaannya, masih banyak pegawai yang belum bisa bertindak disiplin sehingga mempengaruhi kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat. Berdasarkan fakta di lapangan, masih ada pegawai yang datang terlambat, pulang sebelum waktunya dan bahkan tidak masuk kerja. Tujuan pengenaan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin agar tidak melakukannya lagi di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dengan cara mempelajari dan mengkaji secara mendalam terhadap asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif, peraturan perundang-undangan, ketentuan –ketentuan, dan pendapat para sarjana hukum yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, terutama yang berkaitan dengan sertipikat ganda, dan kemudian dilaksanakan penelitian dilapangan untuk memperoleh faktor-faktor penyebabnya. Dengan demikian dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di lapangan dengan cara wawancara kepada para responden dan informan. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis diketahui bahwa Pegawai di Pengadilan Tata usaha Negara Semarang baik Hakim maupun pegawai non Hakim tidak ada yang melakukan serta tidak ada yang sedang menjalani hukuman disiplin sedang maupun hukuman disiplin berat. Pelanggaran disiplin yang dilakukan hanya pelanggaran disiplin ringan yang berupa kelebihan hari cuti, jam masuk kantor yang terlambat atau pulang kantor yang lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan, terlambatnya penyampaian berkas perkara, dan terlambatnya pelaksanaan agenda sidang. Diantara itu semua yang terbanyak adalah keterlambatan masuk kantor. Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin ringan hanya mendapat teguran lisan. Setelah mendapat teguran lisan tersebut, para pegawai biasanya tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa untuk mencegah supaya jangan terjadi tindakan indisipliner maka diperlukan adanya aturan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pemberian sanksi administrasi disiplin Hakim dan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya dimana aturan tersebut tidak hanya sebatas penegakan disiplin jam kerja saja namun mengenai kinerja juga.

Item Type: Thesis (Under Graduates)
Uncontrolled Keywords: Disiplin Pegawai, Hukuman Disiplin
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
K Law > K Law (General)
Fakultas: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum, S1
Depositing User: Hapsoro Adi Perpus
Date Deposited: 04 Jul 2012 21:14
Last Modified: 04 Jul 2012 21:14

Actions (login required)

View Item