Penataan Organisasi Daerah Guna Mendukung Otonomi Daerah yang Luas, Nyata dan Bertanggung jawab di Kabupaten Pekalongan

Setyo Aji.Pramudito, 3450406536 (2011) Penataan Organisasi Daerah Guna Mendukung Otonomi Daerah yang Luas, Nyata dan Bertanggung jawab di Kabupaten Pekalongan. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Abstract

Penataan organisasi daerah di Kabupaten Pekalongan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut Pemerintah Kabupaten Pekalongan membentuk Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana proses penataan organisasi daerah di Kabupaten Pekalongan, apakah penataan organisasi daerah di Kabupaten Pekalongan telah mendukung otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta bagaimana strategi penataan organisasi yang efektif dan efisien guna mendukung otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini yaitu termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini dilaksanakan di Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan. Data diperoleh dari wawancara kepada responden dan informan, dokumentasi serta studi pustaka. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi data. Proses penataan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan oleh sebuah Tim Penataan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Staf Teknis, dan Staf Administrasi yang bertugas membantu Bupati merumuskan usulan organisasi perangkat daerah untuk dibahas bersama DPRD guna mendapat pengesahan yang hasilnya dituangkan dalam sebuah Peraturan Daerah. Strategi penataan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pekalongan Selain mengacu pada kriteria perhitungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah juga dikaitkan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, baik pada masa sekarang maupun di masa mendatang melalui analisis kebutuhan dengan menggunakan indikator yang meliputi aspek visi dan misi Kabupaten Pekalongan, bisnis unggulan, tujuan bersama, potensi daerah, dan lingkup urusan berupa 4 indikator keorganisasian modern yaitu : fleksibilitas, efektifitas, efisiensi, dan proporsionalitas. Penulis menyarankan agar penataan organisasi daerah di Kabupaten Pekalongan dapat mendukung otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab maka harus ada koordinasi yang baik antar perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hasil penataan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pekalongan harus disosialisasikan secara intensif kepada seluruh lapisan masyarakat agar masyarakat mengetahui perubahan yang terjadi dalam susunan perangkat daerah. Fungsi sosialisasi bertujuan untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam rangka pencapaian “good governance”, sebagai wujud pelayanan terhadap masyarakat.

Item Type: Thesis (Under Graduates)
Uncontrolled Keywords: Penataan, Organisasi Daerah, Kabupaten Pekalongan
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Fakultas: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum, S1
Depositing User: budi santoso perpustakaan
Date Deposited: 04 Jul 2012 00:05
Last Modified: 04 Jul 2012 00:05

Actions (login required)

View Item