Anggoro. Ami Luhur, 3450405516 (2011) Implementasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Terhadap Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak di PT. Primatexco Indonesia Batang. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Microsoft Word (Implementasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Terhadap Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak di PT. Primatexco Indonesia Batang) - Published Version Download (13kB)

Abstract

Latar belakang dari penelitian ini adalah sering terjadinya konflik industrial antara pihak pekerja kontrak dengan pihak perusahaan yang semakin marak di berbagai media secara umum. Perumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana Implementasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) terhadap Hak dan kewajiban pekerja kontrak di P.T Primatexco Indonesia Batang. 2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) terhadap hak dan kewajiban pekerja kontrak pada PT. Primatexco Indonesia Batang dan bagaimana cara perusahaan mengatasinya. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah juridis sosiologis, yaitu melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara dengan Menejer Umum dan Personalia PT. Primatexco Indonesia Batang, Pejabat Disnakertrans dan Pekerja Kontrak. Observasi yang dilakukan adalah mengamati segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain, jam kerja, adanya poliklinik dan data-data lain yang behubungan, serta data sekunder yang berupa hasil studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil Penelitian: 1) Pelaksanaan perjanjian kerja bersama antara pekerja kontrak dengan pihak pengusaha PT Primatexco cenderung dilaksanakan dengan baik dengan semua ketentuan normatif yang terdapat didalamnya dan tidak mengalami banyak masalah. 2). Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan isi PKB adalah: a) Pekerja kontrak belum semuanya mendapatkan naskah PKB, b) Pekerja kontrak melakukan ketidakdisiplinan kerja. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dilakukannya pertemuan musyawarah antara pekerja kontrak dengan perwakilan perusahaan melalui forum tripartit untuk mengevaluasi dan membahas ulang serta melakukan koreksi atas keputusan yang dibuat oleh Pengusaha. Hasil pambahasan dalam forum tripartit. kemudian menjadi acuan final yang harus dilaksanakan semua pihak yang terkait. Saran : 1) Peran dan fungsi SPSTK-SPSI lebih dioptimalkan dalam penentuan kebijakan oleh Pengusaha, karena dengan demikian dapat mencegah adanya perselisihan hubungan industrial. 2) Peningkatan kesadaran pekerja kontrak terhadap hak dan kewajiban sesuai isi PKB melalui penyuluhan/ sosialisasi dari SPTSK/ direksi perusahaan. 3) Bagi perusahaan dalam proses pembuatan PKB sebaiknya lebih rinci lagi dalam mencantumkan semua hal tentang hak dan kewajiban pekerja baik pekerja tetap maupun pekerja kontrak.

Actions (login required)

View Item