Sandi Irmantoro, 3353405550 (2011) Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB di Lingkungan Kelurahan Bendan Duwur Kota Semarang Tahun 2006-2009. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Microsoft Word (Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB di Lingkungan Kelurahan Bendan Duwur Kota Semarang Tahun 2006-2009) - Published Version Download (12kB)

Abstract

Segala kegiatan Negara dilaksanakan dengan pembiayaan, salahsatu pembiayaan Negara tersebut berasal dari sektor PBB. Kelurahan Bendan Duwur merupakan salah satu kelurahan pada Kecamatan Gajahmungkur yang mempunyai realisasi penerimaan PBB terendah pada tahun 2006-2009. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui factor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak serta kendala apa saja yang dialami wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif prosentase dengan populasi penelitian yaitu seluruh wajib pajak PBB yang berada di Kelurahan Bendan Duwur. Adapun sampel penelitian berjumlah 100 responden yang didapat dari metode proporsional cluster random sampling. Metode pengumpulan data didapatkan dari kuesioner dengan menghitung terlebih dahulu validitas dan reliabilitas instrument, selain itu dengan menggunakan metode wawancara dengan petugas pajak serta dokumentasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Kelurahan Bendan duwur yaitu kemampuan bayar yang masih rendah sebesar 27%, besaran tarif yang tidak adil sebesar 14%, wajib pajak yang sadar akan kewajiban sebagai warga negara sebesar 13%, wajib pajak yang takut akan sanksi administratif sebesar 7% dan belum adanya sanksi maupun teguran dari petugas sebesar 10%. Sedangkan kendala wajib pajak untuk membayarkan pajaknya yaitu : kebutuhan yang semakin banyak sebesar 42% serta pendapatan dirasa kurang sebesar 32%. Kendala lain yang dialami wajib pajak yaitu keterlambatan diterimanya SPPT maupun karena keadaan lingkungan. Kendala yang dihadapi petugas pemungut pajak yaitu : ketidakjelasan alamat SPPT serta masih banyaknya tanah kosong dan tanah milik instansi pemerintah yang tidak membayar sewa menjadi kendala yang sering dialami petugas. Guna meminimalisir kendala tersebut petugas melakukan upaya-upaya yaitu: melakukan operasi-operasi untuk lebih sering memberikan sosialisasi dan juga lebih bekerjasama dengan pihak kelurahan untuk memperjelas SPPT. Adapun saran yang yang dapat peneliti sampaikan antara lain, hendaknya pemerintah lebih menambah volume sosialisasi mengenai PBB dan juga terus meningkatkan SDM petugas pajak. Selain itu pemerintah harus lebih memprioritaskan kebijakan-kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi kendala mengenai ketidakjelasan dan keterlambatan SPPT, pemerintah hendaknya melakukan pendataan ulang wajib pajak serta meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas kerja para aparatur pajak.

Actions (login required)

View Item