WisnuAgung Wijayanto , NIM: 3450405540 (2011) PENGUATAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN PATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE): Studi Yuridis Terhadap Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (PENGUATAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN PATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE): Studi Yuridis Terhadap Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi & Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dan Satpol PP Kab. Pati) - Submitted Version Download (677kB) | Preview

Abstract

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional. Pengawasan fungsional pada pemerintah daerah dan desa dilakukan oleh Inspektorat yang melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dan desa, dan untuk mengetahui seberapa besar peranan Inspektorat terhadap pencapaian good governance yang merupakan salah satu faktor dalam menunjang keberhasilan serta kelancaran pembangunan daerah di Kabupaten Pati menjadi salah satu kajian yang menarik untuk diteliti. Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu 1) bagaimanakah penguatan peran lembaga Inspektorat Kabupaten Pati dalam pencapaian good governance?, 2) bagaimanakah mekanisme pengawasan lembaga Inspektorat Kabupaten Pati dalam pencapaian good governance? dan 3) bagaimanakah upaya penguatan peran lembaga Inspektorat Kabupaten Pati dalam pencapaian good governance? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sifat penelitian adalah sifat deskriptif. Analisis data dilakukan secara analisis normatif kualitatif. Model analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metodologi kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Lembaga Inspektorat Kabupaten Pati dalam pencapaian good governance sudah berperan sebagai lembaga pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pati yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007. Mekanisme pengawasan lembaga Inspektorat Kabupaten Pati dalam pencapaian good governance sudah sesuai dengan perencanaan program pengawasan; perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pati, secara umum dapat dibagi dalam dua kelompok atau “kategori”, yaitu kendala teknis operasional pengawasan, dan kendala yang berkaitan dengan“politikal will”. Saran dalam penelitian ini adalah supaya pengawasan dapat diselenggarakan secara optimal maka membutuhkan peningkatan Sumber Daya Manusia (skill) Pejabat Pengawas Pemerintah (PPP), peningkatan anggaran pengawasan, dan peningkatan sarana kerja pengawasan. Selain itu, supaya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dapat diselenggarakan dengan independent sehingga terlaksana dengan optimal, maka lembaga pengawasan internal seperti Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebaiknya tidak berada dibawah naungan pemerintah daerah, tetapi langsung berada dibawah Departemen Dalam Negeri.

Actions (login required)

View Item