Login Permana, 3450407055 (2011) Analisis Prospek Perlindungan Hukum Terhadap Laut Semarang Dari Dampak Negatif Lalu Lintas Pelayaran. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (Analisis Prospek Perlindungan Hukum Terhadap Laut Semarang Dari Dampak Negatif Lalu Lintas Pelayaran) - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Laut sebagai tempat hidup dari banyak biota serta sumber daya alam yang terkandung didalamnya dan digunakan sebagai tempat wisata bahari, laut juga memiliki banyak fungsi dan manfaat lainya seperti jalur transportasi. Indonesia telah masuk kedalam zona perdagangan bebas (free trade area), hal tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan arus lalu lintas pelayaran di Indonesia pada umumnya termasuk di Semarang. Meningkatnya arus lalu lintas perlayaran ini berbanding sejajar dengan peningkatan resiko pencemaran laut (sea pollution risk). Untuk melindungi wilayah laut dari pencemaran yang bersumber dari aktifitas pelayaran, maka perlu suatu sistem perlindungan hukum yang melindungi baik secara preventif dan represif, serta prospek perlindungan yang akan dilakukan guna menjaga standar baku mutu air laut. Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana Eksistensi peraturan hukum yang berlaku dalam upaya perlindungan terhadap wilayah Laut Semarang dari dampak negatif lalu lintas pelayaran? ; (2) Bagaimana upaya preventif yang dilakukan BLH Kota Semarang dalam melindungi Laut Semarang dari dampak negatif lalulintas pelayaran? ; (3) Bagaimana Prospek perlindungan hukum dalam melindungi wilayah Laut Semarang dari dampak negatif lalu lintas pelayaran?. Tujuan penulisan dari skripsi ini adalah (1) Untuk mengetahui Eksistensi peraturan hukum yang berlaku dalam upaya perlindungan terhadap wilayah Laut Semarang dari dampak negatif lalu lintas pelayaran. (2) Untuk mengetahui upaya preventif yang dilakukan BLH Kota Semarang dalam melindungi Laut Semarang dari dampak negatif lalulintas pelayaran. (3) Untuk mengetahui Prospek perlindungan hukum kedepannya dalam melindungi wilayah Laut Semarang dari dampak negatif lalu lintas pelayaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif, sedangkan metode pendekatannya yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam peulisan ini dibagi 2 yaitu ; (1) data primer yang diperoleh dari BLH Semarang, (2) data sekunder diperoleh dari sumber tertulis berupa buku, arsip, jurnal dan literatur lain. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis ialah wawancara, observasi, kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian dari penulisan ini adalah keberadaan atau eksistensi peraturan hukum untuk melindungi laut dari pencemaran yang bersumber dari aktifitas pelayaran sudah ada dan cukup memadai dalam mengatur untuk tingkat nasional. Sedangkan tingkat semarang sendiri masih sangat minim untuk perda atau kebijakan daerah mengenai pencemaran laut yang bersumber dari aktifitas pelayaran. Upaya preventif yang dilakukan BLH sampai saat ini belum ada karena BLH sendiri mendapat kesulitan dari berbagai pihak, kekurangan sarana dan prasarana, serta kurangnya tenaga ahli dibidang tersebut. Sehingga belum ada upaya perlindungan secara preventif yang dilakukan. Prospek perlindungan hukum yang dilakukan oleh BLH adalah dengan menjalin kerja sama dengan beberapa dinas serta pihak yang memiliki hak terhadap laut yang berpotensi mencemarai laut dari sumber akitifitas pelayaran (PT. Pelindo) serta pihak penegak hukum yang berwenang diwilayah laut (POLAIRUD) untuk melakukan kegiatan perlindungan terhadap laut dari pencemaran yang bersumber dari lalu lintas pelayaran. Simpulan dari penelitian ini adalah ; (1) eksistensi suatu aturan hukum yang melindungi wilayah Laut Semarang dari pencemaran yang disebabkan aktifitas pelayaran masih sangat sedikit, hanya ada 1 pasal dalam perda tentang pengendalian lingkungan yang bersifat sangat umum. Berbeda dengan pemerintah pusat sudah sangat peka terhadap hal tersebut, bisa dilihat dari keberadaan peraturan yang dikeluarkan sudah sangat banyak dan mendetail. (2) Upaya preventif yang dilakukan BLH sampai saat ini belum ada karena pihak BLH terkendala beberapa masalah internal dan eksternal. (3) untuk prospek perlindungan hukum BLH akan menjalin kerja sama dengan beberapa pihak yang memiliki kepentingan untuk melindungi wilayah laut dari percemaran yang disebabkan oleh aktifitas pelayaran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, penulis menyarankan ; (1) perhatian BLH harus imbang antara semua sumber yang berpotensi mencemari laut, bukan terfokus hanya pada beberapa sumber saja. (2) pihak BLH harus lebih berani dalam menjalan kewenangannya sesuai dengan peraturan hukum yang mendasari, serta harus lebih peka dalam melihat masalah-masalah yang akan berpotensi memberi dampak pencemaran terhadap laut seperti peningkatan arus lalu lintas pelayaran.

Actions (login required)

View Item